A.    Pengertian Perjanjian

Menurut Simangunsong (2004) perjanjian (overeenkomst) merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hal berdasarkan peristiwa tersebut, lalu timbul hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum itulah yang dinamakan perjanjian.

Menurut doktrin, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum (rechtshandeling) yang berdasarkan kata sepakat dapat menimbulkan suatu akibat hukum.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian timbul/terjadi karena adanya kata sepakat atau persetujuan kedua belah pihak, dan kata sepakat terjadi karena adanya persesuaian kehendak diantara para pihak yang melakukan perjanjian. Sebagai konsekuensinya, perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

B.    Asas-asas Perjanjian

1.     Asas konsensualisme (Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPer)

Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya sejak konsensus atau kesepakatan mengenai sesuatu hal yang pokok dari perjanjian itu.

2.     Asas kebebasan berkontrak

Orang bebas untuk mengadakan perjanjian menurut pilihannya.

3.     Asas kekuatan mengikat perjanjian

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

4.     Asas ikhtikad baik dan kepatutan

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan sebagai ikhtikad baik.

Diluar dari ke-4 asas diatas, dikenal juga asa perjanjian Hukum Perjanjian Nasional yang disesuaikan dengan Pancasila dan UUD 1945, yaitu:

·       Asas kebebasan mengadakan perjanjian

·       Asas konsensualisme

·       Asas kepercayaan

·       Asas kekuatan mengikat

·       Asas persamaan hukum

·       Asas moral

·       Asas kepatutan

·        Asas kebiasaan

C.    Syarat Sahnya Perjanjian

1.     Kata sepakat di antara kedua pihak

Maksudnya adalah bahwa di antara kedua pihak harus ada kemauan yang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian

2.     Kecakapan dalam membuat perjanjian

Tidak semua orang diperbolehkan membuat perjanjian. Adapun pihak yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian menurut Pasal 1330 KUHPerdata adalah:

·       Anak yang belum dewasa KUHPerdata Pasal 330, 419, 1006, 1446;

·       Orang yang berada dibawah pengampuan KUHPerdata Pasal 433, 446, 452, 1446;

·       Perempuan yang telah kawin dalm hal-hal yang ditentukan undang-undang

·       Semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

3.     Adanya suatu hal tertentu

Maksudnya adalah sesuatu yang menjadi objek perjanjian.

4.     Adanya sebab/kausa yang halal

Sebab atau kausa mengandung pengertian isi atau maksud atau tujuan dari perjanjian itu sendiri.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian.

Perjanjian dapat dihapus karena:

·       Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak

·       Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian

·       Pernyataan dari pihak-pihak atau salah satu pihak untuk menghentikan perjanjian

·       Putusan hakim/pengadilan

·        Tujuan perjanjian telah tercapai

D.    Bagian-bagian Perjanjian

1.     Essentialia

Menurut unsur-unsur perjanjian, dan merupakan unsur yang harus ada yang berisi hal pokok sebagai syarat dari perjanjian tersebut.

2.     Naturalia

Naturalia merupakan ketentuan hukum umum suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian dianggap memiliki unsur tersebut tanpa harus diperjanjikan secara khusus oleh para pihak.

3.     Accindentalia

Hal-hal khusus di perjanjian, missal; membayar secara tunai atau bertahap, disebutkan. Accindentalia merupakan suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi dicantumkan juga oleh para pihak.

E.     Jenis-jenis Perjanjian

1.     Perjanjian Timbal Balik

Jenis perjanjian ini oleh Sutarno (2003) didefinisikan sebagai perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Contohnya adalah perjanjian jual beli dan sewa menyewa.

2.     Perjanjian Sepihak

Sutarno (2003) dan Busro (1985) mendefinisikan perjanjian ini dengan perjanjian yang dibuat dengan meletakkan/membebani kewajiban pada salah satu pihak saja. Contohnya adalah perjanjian hibah dimana satu pihak menyerahkan sesuatu sedangkan pihak lainnya tidak mempunyai kewajiban apapun.

3.     Perjanjian dengan Percuma dan dengan Alas Hak Membebani

Perjanjian dengan percuma menurut Sutarno (2003) merupakan perjanjian yang menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak. Contohnya adalah perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai

Perjanjian dengan alas hak membebani menurut Busro (1985) adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang lain, antara prestasi dan kontra prestasi tersebut terdapat hubungan menurut hukum meskipun kedudukannya tidak harus sama.

4.     Perjanjian Konsensuil, Riil, dan Formil

Perjanjian Konsensuil menurut Sutarno (2003) adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian.

Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat disertai dengan penyerahan barang.

Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT.

5.     Perjanjian Bernama, Tak Bernama, Campuran

Menurut Sutarno (2003), perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus. Contohnya perjanjian jual beli, sewa-menyewa, pertanggungan, dll.

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak didiatur secara khusus dalam undang-undang. Contohnya perjanjian kredit, keagenan, dan distributor.

Perjanjian campuran adalah yang terdiri atas perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama. Contohnya perjanjian anatara konsumen hotel dan hotel, dimana dalam perjanjian tersebut mencakup unsur perjanjian sewa menyewa , jual beli, dan penyedia jasa.

6.     Perjanjian Kebendaan dan Obligator

Menurut Busro (1985) perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk menyerahkan hak kebendaan. Sedangkan perjanjian obligatoradalah perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak.

7.     Perjanjian Istimewa

Menurut Busro (1985) ada perjanjian yang sifatnya istimewa, yaitu:

·       Perjanjian liberatoir, yaitu perjanjian untuk membebaskan dari kewajiban, misalnya tentang pembebsan utang

·       Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian dimana para pihak sepakat menentukan pembuktian yang berlaku bagi para pihak

·       Perjanjian untung-untungan, atau perjanjian yang pemenuhan prestasinya tergantung pada peristiwa yang belum tentu terjadi

·        Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum public karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa.

F.     Anatomi Perjanjian

1.     Kepala Perjanjian

Memuat judul dari suatu perjanjian, memberikan gambaran awal tentang materi pokok yang dirumuskan dalam perjanjian perjanjian tersebut.

2.     Pembukaan

Memuat hari, tanggal, tahun pembuatan perjanjian. Khusus untuk akta autentik, penyebutan hari tanggal juga harus diikuti dengan nama pejabat notaris yang menyaksikan pembuatan perjanjian tersebut.

3.     Komparisi/penyebutan Para Pihak

Memuat data para pihak yang melakukan perjanjian.

4.     Latar Belakang/Premis atau Recital

Recital adalah penjelasan resmi atau merupakan latar belakang atau suatu kedaan dalam suatu perjanjian untuk menjelaskan mengapa terjadi perjanjian antara pihak dan kedudukan para pihak.

5.     Kalimat Penghubung

Kalimat berupa pernyataan kesepakatan para pihak sebelum membuat pasal-pasal tentang isi atau muatan perjanjian.

6.     Substansi Perjanjian

Substansi atau isi perjanjian biasanya memuat tentang klausul defines, klausul transaksi, klausul spesifik, dan klausul ketentuan umum.

7.     Klausul Penunjang

Keadaan memaksa, addendum,

pilihan penyelesaian sangketa, notice/pemberitahuan, pilihan penundukan hukum, pengakhiran perjanjian, dan bahasa yang digunakan.

8.     Penutup

Memuat pernyataan tegas kekuatan hukum dalam perjanjian/kontrak yang dibuat para pihak yang berlaku sama dan tanda tangan para pihak.

G.   Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. Sedangkan wanprestasi adalah sebagai ingkar janji atau prestasi yang tidak semestinya.

Selain wanprestasi, yang menjadi penyebab seseorang tidak bisa memenuhi prestasi adalah keadaan memaksa atau keadaan dimana debitu tidak bisa melaksanakan prestasi karena ketidakmampuannya yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang diluar kendalinya dan demikian diluar dari kesalahan maupun kehendak pribadinya yang tidak diduga waktu melakukan perjanjian. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa, yaitu:

·       Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan/memusnahkan yang menjadi objek perjanjian, hal ini selalu bersifat tetap

·       Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi debitu untuk ber-prestasi, dapat bersifat tetap atau sementara

·        Peristiwa tidak dapat diketahui atau diduga akan diketahui pada waktu dibuat perjanjian baik oleh debitur ataupun oleh kreditur, jadi bukan kesalahana pihak-pihak, khususnya debitur.

H.    Contoh Kasus Hukum Perjanjian

Contoh kontrak kerja di bidang kontruksi :

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : OO1/SPK015/XI/05

Tentang

Pekerjaan Pembangunan Dinding Partisi PT. Jaya Maju

Cabang Bekasi

Antara

PT. Antara

Dengan

CV. Panca Indera

Pada hari ini Kamis, 2 November 2005 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hasan

Jabatan : Branch Controller

Mewakili : PT. Antara

Alamat : Jalan Mawar - Bekasi

Yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut Pihak Pertama.

2. Nama : Septiadi

Jabatan : General Manager

Mewakili : CV. Panca Indera

Alamat : Jl. Alamanda - Bekasi

Telpon : 021-729 2727

Yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat bersama-sama mengadakan Perjanjian / Kontrak Kerja Pekerjaan Pembangunan Dinding Partisi PT. Jaya Maju cabang Bekasi yang mengikat menurut ketentuan sebagaimana tercantum menurut pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

Tugas Pekerjaan

Pihak Pertama dalam kedudukannya seperti tersebut diatas memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas-tugas tersebut untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Dinding Partisi PT. Jaya Maju cabang Bekasi.

PASAL 2

Jumlah Harga Borongan

Jumlah Harga Borongan pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 99,000,000.-- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) sesuai bahan/material yang tertera di dalam penawaran akhir. (Lihat lampiran A)

PASAL 3

Cara Pembayaran

1. Pihak Kedua dapat menerima uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp. 99.000.000 = Rp. 29,700,000.-- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ), melalui Bank BNI 1234-242-1414 dan pekerjaan akan dimulai setelah diadakan pembayaran uang muka dari pihak pertama.

2. Pembayaran berikutnya dilaksanakan oleh PT. Jaya Maju cabang Bekasi yang diatur sebagai berikut :

a). Pembayaran kedua sebesar 30 % dari harga borongan apabila kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 65 % yang di buktikan dengan laporan kemajuan fisik.

b). Pembayaran Ketiga sebesar 35% dari harga borongan yang di bayarkan apabila kemajuan pekerjaan telah mencapai 100% yang di buktikan dengan laporan kemajuan fisik.

c). Pembayaran Keempat sebesar 5 % apabila masa waktu pemeliharaan telah selesai selama 1 bulan.

PASAL 4

Lama Pekerjaan dan Sanksi

1. Lama pekerjaan yang disanggupkan adalah 40 hari sejak hari Rabu tanggal 10 November 2005 (uang muka diterima) sampai dengan penyerahan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2005.

2. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan maka berdasarkan Surat Perjanjian Kerja ini, PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (Satu Perseribu) dari Harga Borongan / Nilai Kontrak untuk setiap hari kelambatan.

PASAL 5

Perselisihan dan Domisili

1. Apabila terjadi perselisihan antar kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.

2. Apabila dalam musyawarah tersebut tidak diperoleh penyelesaian, maka perselisihan tersebut diselesaikan oleh suatu Panitia Arbitrage yang terdiri dari seorang wakil PIHAK PERTAMA, seorang wakil PIHAK KEDUA dan seorang wakil PIHAK KETIGA yang dipilih oleh kedua belah pihak yang memilih tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah di kantor Pengadilan Negeri Bangka -Belitung.

3. Selama proses penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang ditetapkan.

PASAL 6

Penutup

1. Surat perjanjian Kerja ini dinyatakan sah, mengikat kedua belah pihak dan berlaku setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

2. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam 2 rangkap bermaterai cukup / Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Sanksi Pelanggaran Kontrak

Kontrak kerja kontruksi merupakan ukuran pasti dalam mengadakan pekerjaan kontruksi, sehingga pelanggaran kontrak kerja kontruksi merupakan kejadian yang timbul karena salah satu pihak melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi). Jadi, penyelesaian hukum yang diambil adalah secara kontraktual.

Sumber : http://ulfadwioktaviani.blogspot.co.id/2016/05/hukum-perjanjian.html

HUKUM ASURANSI DAN CONTOH

HUKUM ASURANSI DAN CONTOH

Pengertian Asuransi

Asuransi berasal dari kata insurance yang artinya pertanggungan. Asuransi merupakan suatu perjanjian antara pihak tertanggung atau nasabah dengan penanggung atau perusahaan asuransi.

Dalam konteks formil, banyak pendapat ahli hukum maupun praktisi yang mencoba mendefenisikan tentang asuransi, dan beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1.     Asuransi menurut UU No. 40 Tahun 2014 adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

·       Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti

·       Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2.     Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246, Asuransi atau Pertanggungan didefinisikan sebagai suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seotang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memebrikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

3.     Asuransi menurut Morton (1999) merupakan suatu mekanisme pengalihan resiko (risk transfer mechanism) antara pihak tertanggung dan penanggung dimana pihak penanggung bersedia memberikan jaminan berupa keamanan finansial (financial security) kepada tertanggung, dengan kewajiban tertanggung adalah membayar iuran/premi yang jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dengan kerugian yang mungkin diderita.

4.     Emmy Pangaribuan Simanjuntak (1980) menyatakan bahwa pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan diderita olehnya, karena suatu kejadian yang belum pasti

Dari berbagai definisi diatas dapat ditarik benang merah bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian yang disepakati oleh dua pihak (penanggung dan tertanggung) untuk memberi dan menerima transfer resiko yang disebabkan karena ketidakpastian kejadian dimasa yang akan datang dengan penggantian berupa keamanan finansial oleh penanggung, yang akan diterima karena pembayaran premi yang dilakukan tertanggung sebagai bentuk distribusi proporsional atas penggabungan resiko yang dilakukan oleh penanggung.

Prinsip Dasar Asuransi

1.     Prinsip Idemnitas

Menurut Hartono (2001), prinsip Idemnitas merupakan suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalan posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian.

2.     Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest)

Setiap pihak yang berasuransi harus memilki kepentinmgan yang dapat diasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan antara tertanggung dengan peristiwa yang belum pasti terjadi yang diasuransikan dan diakui secara hukum.

3.     Prinsip Ikhtikad Baik (utmost good faith)

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material (material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransukan baik diminta maupun tidak.

4.     Prinsip Penyebab yang Efisien/Dominan (proximate cause)

Suatu penyebab yang aktif dan efisien dan menimbulkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat, tanpa adanya intervensi suatu kekuatan, yang mulai beroperasi secara aktif dn sumber yang baru dan independen.

5.     Prinsip Subrogasi (subrogation)

Prinsip Subrogasi adalah pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Prinsip secara khusus diatur dalam Pasal 284 KUHD.

6.     Prinsip Kontribusi (contribution)

Merupakan hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity (membayar ganti rugi).

Jenis Usaha Asuransi

1.     Usaha Asuransi Kerugian

Usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

Usaha asuransi kerugian ini dapat dipilah sebagai berikut:

a.      Asuransi kebakaran adalah asuransi yang menutup resiko kebakaran

b.     Asuransi pengangkutan adalah asuransi pengangkutan penanggung atau perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan saat pelayaran

c.      Asuransi aneka adalah jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan kedalam kedua jenis asuransi diatas, missal: asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, dan lain sebagainya.

2.     Usaha Asuransi Jiwa

Merupakan pertanggungan ulang atau pertanggungan yang dipertanggungkan atau asuransi dari asuransi. Proses dimana satu penanggung mengatur dengan satu atau beberapa penanggung lainnya untuk membagi resiko dalam reasuransi. Reasuransi merupakan suatu system penyebaran resiko yang dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu koasuransi dan reasuransi. Koasuransi adalah pertanggung yang dilakukan secara bersama atas suatu objek asuransi. Sedangkan reasuransi adalah proses untuk mengasuransikan kembali pertanggungjawaban pada pihak tertanggung.

Jenis Produk Asuransi

1.     Asuransi Jiwa

Merupakan asuransi dimana perusahaan asuransi berjanji untuk membayar manfaat atas kematian orang yang diasuransikan tertanggung.

a.      Asuransi modal, pada asuransi ini telah tercantum dalam polis bahwa bila telah tiba saatnya (meninggal/habis masa asuransi) maka gantu rugi akan dibayar sekaligus.

b.     Asuransi nafkah hidup, disini ganti rugi dibayarkan secara berkala selama yang dpertanggungkan masih hidup.

Asuransi Jiwa dapat digolongkan kedalam kategori:

a.      Asuransi Jiwa Berjangka (term insurance)

Memberikan pertanggungan selama satu jangka waktu tertentu yang disebut policy term (jangka waktu polis), yang hanya dibayarkan jika tertanggung meninggal dalam jangka waktu yang ditetapkan dan polis masih berlaku ketika tertanggung meninggal.

b.     Asuransi Jiwa Dasar

Yaitu pertanggungan dasar atas resiko meninggal dunia seorang tertanggung (atau tambahan opsi cacat total).

c.      Asuransi Jiwa Berjangka Panjang/Seumur Hidup (whole life insurance/permanent life insurance)

Memiliki beberapa jenis lagi, yaitu:

·       Asuransi jiwa seumur hidup tradisional

Merupakan jenis asuransi yang memberikan pertanggungan semur hidup kepada tertanggung selama polis masih berlaku, memberikan pertanggungan asuransi dan mengandung tabungan dalam bentuk cash value (nilai tunai), memberikan pertanggungan seumur hidup dengan level premium rate (tarif premi tetap) yang tidak mengikat sejalan dengan bertambahnya usia tertanggung, memberikan fleksibilitas kepada pemegang polis untuk mengubah isi selama polis masih berlaku, dan pemegang polis dapat menggunakan nilai tunai sebagai jaminan untuk pinajaman polis, dan berhak menarik dana dari nilai tunai polos, jika sudah terbentuk.

·       Asuransi jiwa berpasangan (joint life)

Menurut Catarya (2008), asuransi kumpulan adalah asuransi yang menanggung 2 (dua) jiwa atau lebih dimana manfaatnya dibayarkan jika salah seorang tertanggung meninggal dunia. Sedangkan polis asuransi joint life menanggung dua jiwa dalam satu polis, karena itu diistilahkan dengan asuransi jiwa berpasangan.

·       Asuransi endowment

Yaitu asuransi yang memberikan proteksi/perlindungan berjangka terhadap kematian, dimana manfaat asuransi akan dibayar kepada termaslahat apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi atau jika tertanggung tetap hidup pada akhir kontrak.

·       Asuransi kecelakaan diri

Asuransi yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada seseorang bahwa ia atau ahli warisnya akan memperoleh santunan dari suatu kerugian yang dideritanya akibat dari suatu kecelakaan.

                                

2.     Asuransi Kerugian

Adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian karena bencana alam, kerugian itu berupa:

·       Kehilang nilai pakai

·       Kekurangan nilainya

·       Kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung

Asuransi kerugian dapat dibedakan menjadi berbagai jenis, antara lain:

a.      Asuransi harta benda

b.     Asuransi kendaraan bermotor

c.      Asuransi pekerjaan jasa

d.     Asuransi kelautan dan pertanggungan kelautan

e.      Asuransi tanggung gugat

f.      Asuransi aneka

g.     Asuransi pesawat

h.     Asuransi energy

i.       Asuransi kredit

j.       Asuransi jaminan

3.     Asuransi Sosial

Adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlinungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak bertujun untuk mendapatkan keuntungan komersial. Adapun beberapa perusahaan asuransi Negara yang menyelenggarakan asuransi social antara lain:

·       Asuransi Kesehatan (ASKES)

·       Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN)

·       Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

·       Asuransi ABRI (ASABRI)

·       Asuransi Kerugian Jasa Raharja

·       Asuransi Kesehatan Orang Miskin (ASKESKIN)

Perusahaan Asuransi

1.     Perseroan atau PT (Stock Insurance Companies)

Menurut Fuad(2010), perusahaan perseroan atau perseroan terbatas asuransi jiwa atau bentuk-bentuk badan hukum yang setara dengan itu, secara teoritis juga disebut stock insurance companies merupakan bentuk-bentuk yang paling banyak didirikan, dan dimiliki oleh beberapa orang dan organisasi yang memiliki sahan didalamnya.

2.     Usaha Bersama (Mutual Insurance Companies)

Merupakan perusahaan asuransi yang dimiliki oleh seluruh pemegang polisnya sehingga keuntungan perusahaan tersebut dibagikan kepada para pemegang polis dalam bentuk deviden.

3.     Fraternal Benefit Society

Sejenis organisasi masyarakat yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan bantuan atau santunan kepada masyarakat serupa dengan perusahaan asuransi

Sumber : http://ulfadwioktaviani.blogspot.co.id/2016/06/hukum-asuransi-dan-contoh.html