Sejarah Koperasi di Indonesia

Sejarah Koperasi di Indonesia dari Jaman Bapak M.Sarbini Hingga Saat Ini

Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Indonesia hingga saat ini.

1.      M. Sarbini (lahir di Kebumen, 29 Mei 1914 – meninggal di Jakarta, 21 Agustus 1977 pada umur 63 tahun) adalah seorang jenderal purnawirawan yang dilahirkan di Kota Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah dan banyak mengabdi selama masa perjuangan baik di bidang militer maupun pemerintahan Republik Indonesia. Dalam masa perjuangan, terutama pada tanggal 20 Oktober 1945, dia, yang pada waktu itu berpangkat Letkol, memimpin pasukan Tentara Keamanan Rakyat Resimen Kedu Tengah dan menyerang, serta mengepung tentara Sekutu dan NICA di desa Jambu, Ambarawa yang kemudian dikenal sebagai peristiwa palagan Ambarawa.Selama masa pemerintahan Bung Karno, Mayor Jenderal M. Sarbini menjabat sebagai menteri pertahanan dalam kabinet Dwikora II pada tahun 1966 yang kemudian digantikan oleh Letnan Jendral Soeharto.Pada masa hidupnya, jenderal H. M. Sarbini banyak dikenal sebagai bapak Veteran Indonesia dan diabadikan namanya sebagai nama gedung veteran atau balai Sarbini yang berada di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat. Untuk mengenang jasa-jasanya, di Kebumen, tempat kelahirannya juga didirikan sekolah SMK Jenderal M. Sarbini. Kabinet Pembangunan I ^[1] adalah nama kabinet pemerintahan di Indonesia pada tahun 1968-1973. Presiden pada Kabinet ini adalah Soeharto. Kabinet Pembangunan I terbentuk tanggal 6 Juni 1968 dan dilantik pada tanggal 10 Juni 1968. Komposisi kabinet ini tidak jauh berbeda dengan komposisi menteri dalamKabinet Ampera II. Tak lama setelah Pemilu 1971, pada 9 September 1971, Presiden Soeharto mengumumkan perombakan Kabinet Pembangunan I dan melantik menteri-menteri reshuffle pada 11 September 1971. Pada 1 April 1969, dimulailah pelaksanaan Pelita I (1969-1974). Tujuan diselenggarakan Pelita I adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya. Sedangkan sasarannya adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik berat Pelita I adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.

2.      Raden Soebroto dilahirkan pada tanggal 19 September 1923 di Kampung Sewu, Kota Surakarta, Jawa Tengah sebagai anak ketujuh dari delapan bersaudara pasangan Martosuwignyo dan ibu Sindurejo. Setelah lulus dari HIS, Subroto melanjutkan sekolah diMULO dan Sekolah Menengah Tinggi (SMT). Situasi pada saat itu memaksa Subroto mendaftarkan diri masuk PETA. Sayangnya, ia harus ditolak karena terlalu kurus.^[1] Pada tanggal 1 November 1945, ia diterima sebagai kadet (taruna) di Militer Academie (MA) di Yogya. Ada kebanggaan karena dari 197 angkatan pertama ia adalah lulusan terbaik II dan menyandang pangkat Letnan II pada tahun 1948. Sebagai tentara Subroto bersama rekan-rekannya seperti Wiyogo Atmodarminto, Soesilo Soedarman, Himawan Sutanto, Ali Sadikin, Yogi Supardi, danSayidiman Suryohadiprodjo ikut berperan dalam perang kemerdekaan hingga tahun 1949.^[1] Setelah perang usai, Subroto kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), lulus propaedeutisch-examen (lulus tingkat II) pada bulan Februari 1952,^[2] hingga lulus candidaats-examen (lulus tingkat IV - Sarjana Muda) pada bulan Maret 1955.^[3] Selama di kampus ia aktif dalam organisasi kemahasiswaan, yang mempertemukannya dengan perwakilan Universitas McGill yang sedang berada di Indonesia untuk mencari kandidat yang berminat dalam program pertukaran mahasiswa untuk kuliah diUniversitas McGill, Montreal, Kanada. Akhirnya ia terpilih dan mendapatkan beasiswa penuh untuk program pascasarjana di bidangforeign trade (perdagangan luar negeri) - suatu bidang utama yang menarik pada saat itu. Subyek tesisnya adalah analisis persyaratan perdagangan dengan studi kasus Indonesia dengan judul "Indonesian Terms of Trade after the Second World War". Sejak tahap itu ia menyadari betapa pentingnya sumber daya mineral dan bahan bakar fosil untuk perekonomian suatu negara seperti Indonesia.^[4] Setelah meraih gelar Master of Arts dari Universitas McGill pada tahun 1956, ia kembali ke Indonesia untuk mengambil program doktor ekonomi di UI, di mana ia bertemu dengan sekelompok ekonom berbakat dan mulai bekerja sama membahas ide-ide baru tentang perekonomian Indonesia. Pada tahun 1958 ia meraih gelar doktor ekonomi dari UI. Selain itu ia juga ditugaskan sebagai dosen Seskoad di Bandung, di mana salah satu muridnya adalah Soeharto.^[4] Setelah Soeharto menjadi Presiden RI, Subroto dan kelompoknya diangkat sebagai penasehat bagi pemerintahan yang baru tersebut. Tugas pertama bagi para penasehat itu adalah mengembangkan cetak biru perekonomian Indonesia yang melahirkan Repelita.^[4] Sejak itulah para penasehat ekonomi tersebut diangkat menjadi Menteri di mana Subroto sendiri mula-mula diangkat sebagai Menteri Transmigrasi dan Koperasi (11 September 1971 - 28 Maret 1973), selanjutnya sebagai Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi (28 Maret 1973 - 29 Maret 1978), dan Menteri Pertambangan dan Energi selama dua periode kabinet (29 Maret 1978 - 21 Maret 1988). Pada periode 31 Oktober 1984–9 Desember 1985 ia terpilih menjadi Presiden Konferensi OPEC.^[5] Pada tahun 1988, Subroto mendapat kepercayaan menjadi Sekretaris Jenderal Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang berkedudukan di Wina, Austria. Dari Wina, Austria ini ia masih sempat memikirkan nasib anak bangsa yang masih terbelit kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, dan keterpurukan. Kondisi ini mendorong Subroto dan sekretarisnya, Rizal Sikumbang mendirikan Yayasan Bina Anak Indonesia (YBAI) yang concern di bidang pendidikan. Di usia senja ia terus berkarya dan mengabdi. Kabinet Pembangunan II ^[1] adalah nama kabinet pemerintahan di Indonesia pada tahun 1973-1978. Presiden pada Kabinet ini adalah Soeharto sedangkan wakil presiden adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pada masa kabinet ini, dimulailah Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979). Sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang direhabilitasi dan dibangun. Pada masa kabinet ini juga, terjadilah peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari) pada tanggal 15-16 Januari1974 yang bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei ke Indonesia.

3.      Bustanil Arifin (lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 10 Oktober 1925 – meninggal di Los Angeles,Amerika Serikat, 13 Februari 2011 pada umur 85 tahun) adalah seorang militer dan politisi Indonesia. Ia pernah menjabat KepalaBadan Urusan Logistik (Bulog) dan Menteri Koperasi Indonesia. Kabinet Pembangunan III ^[1] adalah kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto denganWakil Presiden H. Adam Malik. Kabinet ini diumumkan secara langaung pada 29 Maret 1978 dan kemudian, dilantik secara langsung pada 31 Maret 1978. Adapun susunan kabinetnya adalah sebagai berikut.Kabinet menyelenggarakan Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984). Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.

Isi Trilogi Pembangunan terdiri dari:

·         Stabilitas nasional yang dinamis

·         Pertumbuhan ekonomi tinggi, dan

·         Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Isi Delapan Jalur Pemerataan:

·         Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan papan (perumahan).

·         Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan.

·         Pemerataan pembagian pendapatan.

·         Pemerataan kesempatan kerja.

·         Pemerataan kesempatan berusaha.

·         Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembagunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.

·         Pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah tanah air.

·         Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Kabinet Pembangunan IV ^[1] (19 Maret 1983-22 Maret 1988) adalah kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah.Pada masa itu, diselenggarakan Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989). Pada Pelita IV lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri. Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain swasembada pangan. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasilnya Indonesia berhasil swasembada beras. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga. Kabinet Pembangunan V adalah kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Wakil Presiden Sudharmono. Kabinet ini dibentuk pada tahun 1988 dan berakhir pada tahun 1993.

4.      Subiakto Tjakrawerdaya (lahir di Cilacap, Jawa Tengah, 30 Juli 1944; umur 72 tahun) adalah Menteri Koperasi Indonesia pada tahun 1993 hingga tahun 1998 pada Kabinet Pembangunan VI dan Kabinet Pembangunan VII pada masa pemerintahan PresidenSoeharto. Kabinet Pembangunan VI adalah kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Try Soetrisno dengan masa bakti (1993-1998). Kabinet Pembangunan VII adalah kabinet pemerintahan Indonesia yang dibentuk pada masa pemerintahanPresiden Soeharto dan Wakil Presiden Baharuddin Jusuf Habibie yang masa jabatannya paling singkat (16 Maret 1998-21 Mei 1998). Masa bakti kabinet ini seharusnya berakhir pada tahun 2003, namun karena terjadi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan massal 1998 akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang berujung pada pengunduran diri Soeharto dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan diangkatnya B.J. Habibie sebagai pejabat presiden dalam situasi darurat, mengakibatkan kabinet ini menjadi demisioner. Sebagai penggantinya, pemerintahan Indonesia dilanjutkan oleh Kabinet Reformasi Pembangunan.

Adapun Catur Krida Kabinet Pembangunan VII adalah sebagai berikut:

·         Pertama, trilogi pembangunan. Yakni stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan, sebagai landasan kebijaksanaan pembangunan yang sudah teruji selama ini dan telah kita laksanakan.

·         Kedua, kemandirian. Yakni melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak lain dan percaya atas kemampuan sendiri, akan sanggup menghadapi segala gejolak yang timbul akibat globalisasi.

·         Ketiga, ketahanan nasional. Dari kemandirian, kebersamaan, dan kekeluargaan itulah tumbuh ketahanan nasional. Yaitu keuletan dan ketangguhan bangsa kita menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.

·         Keempat, persatuan dan kesatuan. Keduanya akan memperkokoh ketahanan nasional dalam menjamin kelangsungan hidup dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

5.      Adi Sasono (lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 16 Februari 1943 – meninggal di Jakarta, 13 Agustus 2016 pada umur 73 tahun) adalah mantan Menteri Koperasi dan UKM pada era Kabinet Reformasi Pembangunan. Ia dikenal sebagai tokoh LSM dan berbagai aktivitas kemasyarakatan lainnya. Selain itu ia juga merupakan tokoh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI), Pelajar Islam Indonesia (PII) dan ICMI dengan pernah menjadi Sekretaris Umum pada tahun 1990-an. Selain itu ia juga mendirikan Partai Merdeka yang menjadi peserta Pemilu 2004 di Indonesia. Sebelumnya, ia juga dikenal sebagai tokoh Dewan koperasi Indonesia (DEKOPIN). Adi sasono pada saat itu menjadi menteri koperasi dan usaha kecil dicap dari salah satu media di luar negeri sebagai "Indonesia the most dangerous man", namun pada article Los Angles Times - Washington (dicukil dari the tufts daily, March 3, 1999), ia menyangkal "I've tried to convince them that I'm not dangerous at all" bila melihat program yang diajukan sewaktu di kementrian Koperasi dan usaha kecil adalah jelas untuk membela wong cilik dalam mengembangkan usaha di mana didasarkan selama 32 tahun dipimpin oleh pemimpin otoriter terdahulu lebih mengarah crony capitalism. Kabinet Reformasi Pembangunan adalah kabinet pemerintahan Presiden ke-3 Republik Indonesia, BJ Habibie. Kabinet ini dibentuk pada 23 Mei 1998 dan masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 1999. Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung.^[1]

6.      Zarkasih Nur (lahir di Ciputat, Tangerang, Jawa Barat, 21 April 1940; umur 76 tahun) adalah Menteri Negara Koperasi dan UKMpada Kabinet Persatuan Nasional. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1973 dari IAIN Syarif Hidayatullah dan merupakan mantanpolitikus dari Partai Persatuan Pembangunan. Dia juga pernah menjadi anggota DPR mewakili fraksi PPP. Dia juga salah satu pencetus percepatan Muktamar PPP dari 2008 menjadi 2007 yang akhirnya menyebabkan pemecatan dirinya dari PPP. Kabinet PersatuanNasional adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri. Kabinet ini dibentuk pada 26 Oktober 1999 dan masa baktinya berakhir pada 9 Agustus 2001. Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung.

7.      H. Alimarwan Hanan, SH. (lahir di Desa Uludanau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, 12 Maret 1947 – meninggal di Jakarta, 7 November 2010 pada umur 63 tahun) adalah Menteri Negara Koperasi dan UKMpada Kabinet Gotong Royong. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1984 dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Ia dikenal sebagai politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
KabinetGotongRoyong ^[1] adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Megawati Sukarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz. Kabinet ini dilantik pada 10 Agustus 2001 dan masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 2004. Kabinet ini diumumkan pada 9 Agustus 2001. Selama kabinet ini bertugas, Presiden Megawati Soekarnoputritidak pernah melakukan perombakan kabinet. Tetapi, hanya mengangkat beberapa menteri ad-interim karena beberapa menteri mengundurkan diri sehubungan dengan pencalonan mereka di Pilpres 2004.

Program Kerja Kabinet Gotong Royong :

·         Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan bangsa dalam kerangka utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

·         Meneruskan proses reformasi dan demokratisasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional melalui kerangka, arah, dan agenda yang lebih jelas, dengan terus meningkatkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

·         Normalisasi kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan untuk memperkuat dasar bagi kehiduan perekonomian rakyat.

·         Melaksanakan penehakan hukum secara konsisten, mewujudkan rasa aman serta tenteram dalam kehidupan masyarakat, melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

·         Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara serta kepercayaan luar negeri, termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan kalangan investor terhadap pemerintah.

·         Mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 yang aman, tertib, rahasia, dan langsung.

8.      Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. (lahir di Jakarta, 19 September 1956; umur 60 tahun) adalah Menteri Agama Indonesia dari 22 Oktober 2009 hingga 28 Mei 2014. Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah padaKabinet Indonesia Bersatu. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada tahun 1984. Pada tahun 1985 ia berkarier di PT. Hero Supermarket, hingga tahun 1999 di mana ia menduduki posisi Deputi Direktur perusahaan ritel tersebut. Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi ritel di Indonesia.^[1] Pada Februari 2007, Suryadharma terpilih sebagai Ketua Umum PPP dan menggantikan Hamzah Haz. Kepengurusan periode kepemimpinannya didampingi oleh Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy, Irgan Chirul Mahfiz (Sekretaris Jenderal), Suharso Monoarfa (Bendahara), Bachtiar Chamsyah (Ketua Majelis Pertimbangan Pusat), KH Maemoen Zubair (Ketua Majelis Syariah), danBarlianta Harahap (Ketua Majelis Pakar). Pada 23 Mei 2014 Suryadharma Ali dinyatakan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana haji.^[2] Menghadapi proses hukum yang menunggunya, Suryadharma Ali menyatakan mundur dari jabatannya pada Senin, 26 Mei 2014^[3] dan resmi mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 Mei 2014
Kabinet Indonesia Bersatu I (Inggris: United Indonesia Cabinet) adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinanPresiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 2009. Pada 5 Desember2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.

9.      Syariefuddin Hasan atau lebih dikenal dengan nama Syarief Hasan (lahir di Palopo, Sulawesi Selatan, 17 Juni 1949; umur 67 tahun) adalah seorang politisi Indonesia yang menjadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesiapada Kabinet Indonesia Bersatu II. Ia menjabat anggota Komisi XI dan Panitia Anggaran DPR pada periode 2004-2009. Ia menikah dengan Inggrid Kansil, presenter dan pemain sinetron yang menjadi anggota DPR periode 2009-2014. Syarief Hasan merupakan alumni Doktor Ilmu Manajemen S3 Universitas Persada Indonesia YAI,^[1]  Kabinet Indonesia Bersatu II adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN,PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya^[1], tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya.^[2][3] Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan^[4]. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.^[5] Pada tanggal 13 Juni 2012, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Kesehatan di mana pejabat sebelumnya telah meninggal dunia.^[6]

10.  Drs. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (lahir di Denpasar, Bali, 7 Juli 1965; umur 51 tahun) adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang menjabat sejak 27 Oktober 2014. Ia juga adalah Wakil Gubernur Bali periode 2008-2013. Ia menyelesaikan studi S1 di Universitas Ngurah Rai, Denpasar pada tahun 1991. Sebelumnya ia, menjadi Wali Kota Denpasar untuk periode 2000-2005 dan 2005-2008, tetapi tidak terselesaikan disebabkan dirinya terpilih menjadi wakil gubernur mendampingi I Made Mangku Pastika dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2008. Pada tahun 2013, ia mencalonkan diri sebagai calon gubernur Bali periode 2013-2018 yang diusung oleh PDI Perjuangandidampingi oleh Dewa Nyoman Sukrawan yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Buleleng 2009-2014.^[1]. Sejak 27 Oktober 2014, ia menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UMKM di era pemerintahan Jokowi - JK pada Kabinet Kerja. KabinetKerja adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil PresidenMuhammad Jusuf Kalla.^[1] Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP, PAN, dan Partai Golkar yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014.^[2][3]dan resmi dilantik sehari setelahnya. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla membacakan susunan kabinetnya di taman belakang Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Jokowi menghadirkan para menterinya yang mengenakan seragam kemeja putih. Kabinet Kerja terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri.

Sumber : http://diblogkudialmaulidiah.blogspot.co.id/2016/10/sejarah-koperasi-di-indonesia-dari.html